SALAM PERJUANGAN…

Allah SWT tidak akan menolak kenaikan harga BBM kalau masyarakat tidak menolak sendiri rencana kenaikan tersebut. Jadi mari beriyadhoh bersama karena ini adalah kebijakan akibat salah urus anggaran negara oleh pemerintah.

Kondisi masyarakat kita sekarang sangat memprihatinkan. Saat ini saja ekonomi sedang lesu, kemiskinanan mendera kehidupan kita semua, tingkat pengangguran sangat tinggi, angka putus sekolah menjadi hal yang sangat menakutkan, belum lagi pemenuhan kebutuhan yang sangat mendasar. Kini, kenaikan BBM yang rencananya 1 April 2012 dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.000 menjadi hal yang mengerikan bagi masyarakat, khususnya lagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

1. Ini analisis para pakar ekonomi: Kenapa kita harus menolak kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga dasar Bahan Bakar Minyak (BBM) per 1 April 2012 mendatang? Alasan pemerintahan SBY menaikkan harga BBM itu lebih karena tekanan perusahaan migas asing di Indonesia. SBY berencana menaikkan BBM dengan alasan mengurangi SUBSIDI BBM dari APBN akibat harga migas di pasar dunia naik terus padahal FAKTAnya di sektor BBM (perdagangan Migas) APBN kita SURPLUS Rp. 97,955 T. Padahal Pertamina memperoleh hasil penjualan BBM premium sebesar 63 Miliar liter. Pertamina harus impor dari Pasar Internasional Rp 149,887 T. Pertamina membeli dari Pemerintah Rp224,546 T. Pertamina mengeluarkan uang untuk LRT 63 Miliar Liter @Rp.566,- = Rp35,658 T. Jumlah pengeluaran Pertamina Rp410,091 T. Pertamina kekurangan uang, maka Pemerintah yang membayar kekurangan ini yang di Indonesia pembayaran kekurangan ini di sebut “SUBSIDI. Kekurangan yang dibayar pemerintah (SUBSIDI) = Jumlah pengeluaran Pertamina dikurangi dengan hasil penjualan Pertamina BBM kebutuhan di Indonesia = Rp410,091 T – Rp283, 5 T = Rp126,591 T. Tapi ingat, Pemerintah juga memperoleh hasil penjualan juga kepada Pertamina (karena Pertamina juga membeli dari pemerintah) sebesar Rp. 224,546 T. Maka kesimpulannya adalah pemerintah malah kelebihan uang, yaitu sebesar perolehan hasil penjualan ke Pertamina – kekurangan yang dibayar Pemerintah (subsidi) = Rp224,546 T – Rp 126,591 T = Rp97,955 T. Artinya, APBN tidak jebol bahkan Pemerintahan SBY malah untung karena bisa menjual BBM sebesar Rp. 97,955 Triliun.
2. Kenaikan harga BBM meski alasan resminya dipicu oleh kenaikan harga minyak mentah dunia, sebagaimana juga program pembatasan subsidi BBM yang akan diterapkan, merupakan langkah yang mengarah pada liberalisasi migas. Kenaikan harga BBM sebagaimana program pembatasan BBM bersubsidi sama artinya dengan pengurangan subsidi BBM . Ini merupakan kebijakan yang menuju penghapusan subsidi BBM, dengan cara itu, sama dengan memaksa rakyat untuk beralih kepada BBM non subsidi. Kondisi tersebut adalah hal yang ditunggu oleh perusahaaan Migas asing. Kenaikan harga BBM, pembatasan BBM bersubsidi dan pencabutan subsidi dalam jangka panjang akan menguntungkan perusahaan minyak asing yang memiliki Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Dengan adanya kenaikan harga BBM dan pembatasan subsidi BBM, maka seluruh pengguna mobil pribadi terpaksa menggunakan bahan bakar yang kadar oktannya lebih tinggi, seperti Pertamax atau Bensin yang diproduksi oleh SPBU asing tersebut. Dengan biaya produksi yang lebih efesien dan kualitas yang lebih baik, maka produk SPBU asing itu akan lebih kompetitif dibandingkan SPBU Pertamina. Dengan begitu, dalam waktu dekat SPBU asing dalam jangka waktu yang tidak lama akan semakin menjamur. Kenaikan BBM dan program pembatasan BBM serta kebijakan apapun yang bermaksud memberikan peran yang lebih besar kepada asing dalam pengelolaan sumber daya alam khususnya migas merupakan kebijakan yang bertentangan dengan amanah hatinurani rakyat dan Pembukaan UUD 1945.
3. Salah urus anggaran belanja negara (APBN) dan anggaran belanja daerah (APBD) dilakukan secara berjamaan oleh eksekutif (pemerintah pusat dan daerah) serta kalangan legislatif (pusat dan daerah). Anggaran tidak fokus untuk memajukan kesejahteraan rakyat namun sebaliknya, justeru untuk memperkaya kelompoknya/partainya sendiri-sendiri. Kita lihat bagaimana korupsi berkembang biak di level petinggi partai, juga banyak isu lain yang akhirnya tenggelam karena usulan kenaikan BBM ini. Kalau pemerintah punya political will yang baik, untuk menutup subsidi BBM sumber pembiayaan masih banyak. Salah satu cara yang paling sederhana adalah membabat korupsi dan merampas harta semua koruptor. Berapa triliun uang negara habis dimakan oleh para koruptor. Sementara mereka hanya dihukum ringan, bahkan ada yang divonis bebas oleh pengadilan Tipikor. Andaikan saja pemerintah punya strategi khusus dalam membabat korupsi dan itu efektif, maka beban APBN tidak akan berat. Alasan yang dibangun pemerintah sangat tidak logis dan sarat dengan berbagai kepentingan
4. Inilah puncak dari absurditas dan irasionalitas kebijakan pemerintah pusat. Upaya kenaikan BBM dan upaya-upaya model seperti sudah sangat umum dilakukan oleh satu rezim Pemerintahan yang gagal menyejahterakan rakyat. Yaitu model pemerintahan TEROR (pengalihan isu-isu, pembungkaman dan pemberangusan hak-hak politik dan hak-hak ekonomi setiap warga negara dan lain sebagainya.
5. Yang paling mengenaskan bila kebijakan kenaikan harga BBM ini diterapkan adalah rakyat kecil yang hanya punya sedikit akses untuk meraih penghasilan. Sementara mereka yang punya akses luas dan berpenghasilan menengah ke atas tetap bisa lebih leluasa dan eksis untuk mengendalikan pengeluarannya. Ketika BBM naik semua harga otomatis naik dan mengikuti hukum pasar. Para pengrajin misalnya akan kesulitan besar dalam memperoleh bahan baku. Belum lagi dampak kenaikan harga yang membuat masyarakat akan semakin terjepit. Banyak sisi negatif kenaikan BBM karena lonjakan harga. Bahkan bisa saja pengusaha collaps dan gulung tikar yang berujung pada PHK. Ancaman inflasi juga di depan mata. Kenaikan BBM membuat perekonomian menjadi lesu dan tidak bergairah. Belum lagi ancaman akan bertambahnya masyarakat miskin.
6. Kebijakan pemerintah yang tidak pro kepada rakyat. Rakyat yang punya suara dalam demokrasi diabaikan karena bargaining positionnya sangat rendah. Akses masyarakat pada kebijakan tertutup. Pemerintah tidak bisa melihat realitas yang terjadi saat ini. Banyak orang menderita karena kenaikan harga BBM ini. Seharusnya pemerintah terdepan dalam mengemban aspirasi masyarakat agar kehidupan rakyat lebih baik. Kita hanya bisa berharap pemerintah tidak jadi menaikkan BBM dengan berbagai pertimbangan. Saatnya pemerintah menyadari, praktik berbangsa dan bernegara melalui proses ekonomi (economi process), proses hukum (law process), proses politik (political process), dan proses sosial (social process) harus bermuara pada penciptaan kesejahteraan masyarakat secara egaliter. Sebuah bangunan kebijakan yang diberikan kepada rakyat punya satu tujuan, terciptanya konstruktivitas ekonomi, politik, hukum yang mapan bagi rakyat.
7. Penanganan demonstran dengan cara-cara kooptatif dengan pengerahan TNI dan Polri secara berlebihan sangat mencederai nurani rakyat. Semoga para demonstran dijauhkan dari bencana kemanusiaan akibat menolak kenaikan BBM.

Untuk itulah kenaikan harga BBM harus ditolak dan marilah kita bersama-sama untuk bersikap BIJAKSANA dan TENANG menyelesaikan masalah besar yang dihadapi bangsa ini. SAYA MENGAJAK SEDULUR SEMUA UNTUK MELAKUKAN RIYADHOH BERSAMA AGAR PEMERINTAHAN PUSAT DAN MEREKA BERKEPENTINGAN JAHAT MELUKAI AMANAT HATI NURANI RAKYAT ITU TERSADARKAN OLEH KEBIJAKAN YANG MEREKA BUAT. ATAS IJIN NYA KITA AKAN BERGERAK UNTUK RIYADHOH UNTUK MENEMANI SAUDARA-SAUDARA KITA YANG BERDEMO DAN BERGERAK DI JALAN RAYA DAN BERDARAH-DARAH MELAWAN REZIM PEMERINTAHAN YANG KORUP. RIYADHOH BERSAMA AKAN KITA LAKUKAN BERSAMA-SAMA MULAI MALAM NANTI, RABU 28-MARET-2012 MULAI PUKUL 19.00 WIB DI RUMAH MASING-MASING. Setiap usaha pasti ada gagal dan berhasil. Kalah dan menang itu hal biasa. Perjuangan para pendiri bangsa ini untuk mensejahterakan rakyat melawan ketidakadilan harus dilanjutkan.

SALAM PERJUANGAN…

Terima kasih. Rahayu rahayu rahayu

@wongalus,2012

Iklan